Ada lima jenis dumping baru yang adil dalam melakukan tawar-menawar
yang ada di tingkat perdagangan internasional. Pada kenyataannya, semua
kelompok ini bermaksud agar pesaing luar negeri meningkatkan biaya produksi dan
melindungi produsen lokal agar tidak mengalami peningkatan biaya produksi.
Kelas damping tersebut meliputi :
- 1. Social dumping : persaingan tidak sehat yang disebabkan oleh perusahaan, biasanya dari negara-negara berkembang yang memiliki biaya tenaga kerja lebih rendah dan konsidi kerja yang buruk, yang merusak sistem pendukungg sosial, termasuk tunjangan perkerjaan.
- 2. Environmental dumping : persaingan tidak sehat yang disebabkan oleh terlalu longgarnya standar suatu negara. Telah dikatakan bahwa globalisasi memberikan insentif kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan nasional untuk lingkungan yang lemah, industri tanaman khususnya yang dapat dipindahkan antar negara.
Penolakan Amerika serikay untuk berkomitmen pada
standar perjanjian kyoto dikritik karena eksportir Amerika tidak akan
menanggugn biaya yang sama dari perusahaan-perusahaan negara-negara pendatang.
Pernyataan yang dikatakan oleh teman-teman dunia (Eropa) mengatakan, “
Penolakan AS pada perjanjian kyoto tidak adil dan akan menempatkan bisnis Eropa
pada posisi yang kurang menguntungkan. Dengan penolakan Bush terhadap banyak
perjanjian-perjanjian penting untuk lingkungan secara internasional, Eropa
berhak untuk mengadili barang-barang
dari AS atas polusi yang ditimbulkan AS.
- 3. Financial services dumping : Persaingan tidak sehat disebabkan oleh rendahnya persyaratan negara untuk modal bank-aset rasio.
- 4. Cultiral dumping : Persaingan tidak sehat yang disebabkan oleh hambatan budaya dari perusahaan lokal.
- 5. Tax dumping : Persaingan tidak sehat disebabkan oleh perbedaan tarif pajak perusahaan terkait.
Pada
tahun 2006 Slovakia dituduh melakukan tax dumping kerena tarif pajak perusahaannya rendah
(19%)dan kebijakan insentif yang dianggap memberikan keuntungan lebih dari
negara-negara Eropa lainnya dalam menarik investasi dari perusahaan
multinasional.
Subsidi. Penyebab tidakan dumping pemerintah lain
mungkin subsidi yang pemerintah berikan kepada suatu perusahaan dalam negeri.
Baik bertujuan untuk mendorong ekspor atau untuk melindungin perusahaan lokal
dari persaingan produk impor. Beberapa contoh adalah pembayaran tunai,
keikutsertaan pemerintah dalam hal
kekpemilikan perusahaan, biaya pinjaman rendah kepada pembeli asing dan eksportir, dan perlakuan
pajak preferensial.
Perusahaan di negara-negara pengimpor sering meminta pemerintah
mereka untuk mengimbangi efek dari
subsidi. DI Amerika serikat, ketika departemen perdagangan menerima patisi dari
perusahaan lokal yang mengklaim bahwa impor dari negara tertentu disubsidikan.
Hal pertama yang dilakukan pemerintah
Amerika adalah menentukan apakah benar subsidi siberikan pada perusahaan
pengimpor dari negara asal. Jika temuan positif, maka pemerintah bertanggung
jawab memberikan sejumlah subsidi yang sama dengan pengimpor sesuai dengan
persetujuan WTO ( lembaga pemerintahan independen AS dalam hal perdagangan
internasional).
Argumen lain. Argumen
yang mungkin paling sering adalah mendukung pembatasan perdagangan. Dengan
perlindungan perekonomian lokal dari impor, diversifikasi izin dari
perekonomian domestik atau meningkatkan neraca perdagangan. Dan sebenarnya
harus dikutip di sini, perlindungan dari impor umumnya hanya melayani
kepentingan kelompok kecil dan malah mengorbankan banyak kelompok. Meskipun
penerapan pembatasan perdagangan kadang-kadang dapat memberikan waktu industri
lokal untuk berkembang dan menjadi lebih kompetitif di pasar dunia , tetapi
dapat dipertimbangkan kembali bahwa mitra dagang suatu bangsa akan membalas dengan pembatasan yang sama di
negara mereka sendiri dan hal ini akan menimbulkan juga bagi negara penetap
awal kebijakan pembatasan impor.
0 comments:
Posting Komentar
Saya menerima komentar apapun asal tidak menyinggung PRIVACY penulis